Oleh: samudrawasirih | 20 Februari 2014

PRESS RELEASE

Weblog ini tidak lagi menayangkan berita Pendidikan dikarenakan Drs. H. Samudra, M.Si tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2010 dan saat ini menjabat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

dan Mohon maaf karena update weblog ini sewaktu-waktu saja menayangkan berita dikarenakan kesibukan beliau sebagai Kepala Badan.

Admin

Oleh: samudrawasirih | 5 September 2008

PROGRAM BAHTERAMAS

:::::PROGRAM BAHTERAMAS (BEBAS BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH, BEBAS BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DAN BLOCKGRAND KELURAHAN/DESA 100 JUTA:::::

Program pokok Bahtera Mas oleh Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam, SE yang meliputi pembebasan biaya operasional pendidikan, Pelayanan Kesehatan gratis dan dana Blocgrand / Hibah Seratus Juta Rupiah bagi setiap Desa/kelurahan adalah bentuk keberpihakkan pemerintah kepada masyarakat dan telah diluncurkan bertepatan pada HUT Provinsi Sulawesi Tenggara, dan rencana pada tanggal 25 September 2008 akan diserahkan pada saat Presiden Susilo Bambang Yudoyono berkunjung ke Sulawesi Tenggara.

Komitmen dan keseriusan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini merupakan suatu upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Program Bahtera mas tersebut meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana, guna meningkatkan daya daya saing daerah Sulawesi Tenggara.

Tujuan khusus pembebasan biaya operasional Pendidikan adalah : (a) mendorong dan memotivasi pengelola pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja secara profesional dalam melaksanakan tugas, (b) memberikan arah kebijakan Pemprov. Sultra mendorong penyelenggara pendidikan sesuai standart pelayanan minimal, (c) menciptakan cakupan pendidikan secara merata kepada seluruh penduduk usia sekolah pada jenjang Sekolah Dasar s.d Sekolah Menengah, (d) Meningkatkan AngkaPartisipasi Kasar (APK) dalam rangka mendukung program Wajar Dikdas 9 tahun menuju pada pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun.

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan dapat berjalan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Adapun sasaran program adalah :

1. Bebas biaya pendaftaran siswa baru

2. Pengadaan/ penggandaan buku teks, bahan ajar dan LKS

3. Pemberian Insentif Guru

4. Pengembangan Profesi guru

5. Pembiayaan Perpustakaan dan Administrasi Sekolah

6. Pembiayaan kegiatan Ekstrakurikuler

7. Pengadaan Alat Peraga dan bahan praktikum

8. Pembiayaan Ujian Sekolah dan

9. Perawatan langganan Daya dan Jasa.


Oleh: samudrawasirih | 14 Juli 2008

SMK Neg.1 Kendari menuju SBI

Persiapan SMK Negeri 1 Kendari menuju Sekolah Berstandart Internasioanl membutuhkan kerja eksra keras dan kerja berat institusi pendidikan di provinsi Sulawesi Tenggara utamanya Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari. Sekolah Berstandart Internasional (SBI) dalam mewujudkan tidaklah mudahnya membalikkan telapak tangan, diperlukan beberapa kriteria-kriteria seperti; daya tampung siswa minimal 1.500 siswa, Fasilitas sekolah memadai, pengajar yang cukup dan lain sebagainya.

Pekerjaan utama yang mesti dilakukan dalam menuju SBI tersebut yaitu; Bangunan Sekolah harus dilakukan Rehabilitasi, penambahan ruang kelas, melengkapi fasilitas belajar seperti Laboratorium bahasa, komputer dan lain-lain. Disamping itu juga SMK Negeri 1 Kendari harus menggandeng Sekolah lain dalam mewujudkan hal tersebut. SBI Invest merupakan program pengembangan dan peningkatan akses, mutu dan relevansi SMK yang terdiri dari sembilan elemen serta kemampuan manajemen berbasis sekolah.

Dalam rangka rangkaian persiapan tersebut, diperlukan pendampingan oleh Auditor Internal ISO 9001:2000 dalam pnyiapan Standart Manajemen Mutu (SMM) sehingga dalam pelaksanaan SBI tidak menemui kendala-kendala yang akan menghambat.

Berdasarkan berita yang dilansir koran daerah ini, Kepala SMK Negeri 1 Kendari mengatakan bahwa “Kami belum siap menjalankan program SBI sebelum sekolah ini diganti, Fasilitas pembelajaran harus diperbaharui, ruang belajar ditambah, posisi pondasi bangunan ditinggikan karena lokasi SMK Negeri 1 Kendari rawan banjir” dan kemampuan guru mata pelajaran produktif (kejuruan) harus ditingkatkan, khususnya komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris.

Oleh: samudrawasirih | 11 Juli 2008

CABOR DAYUNG PERSEMBAHKAN EMAS DAN PERAK

Satu lagi Emas dipersembahkan atlet Dayung Sulawesi Tenggara di nomor roowing 2000 meter oleh Samlia asal dari Kabupaten Konawe Selatan di ajang PON XVII Balikpapan.
Samlia mencatat waktu tercepat yaitu 7 menit 28 detik, dan menggembirakan juga ditempat kedua ditempati pendayung Sulawesi Tenggara lainnya yaitu Ratna.
Setelah kemarin Lasmin menyumbangkan medali emas dan hari ini ditambah lagi, berarti untuk Cabor Dayun perolehan Sulawesi Tenggara 2 medali emas.
Atlet Dayung Sultra sebenarnya dapat menambah perolehan medali di nomor rowing kelas berat, namun Fitri dan Rita gagal dinomor ini, dan hanya menempati posisi ke tujuh dan sembilan dan kali ini emas direbut pendayung yang berasal dari papua.

Informasi perolehan Medali dapat dilihat di http://ponxvii-kaltim.com/index.php?menu=home&sub_menu=detail_perolehan_medali

Berita ini juga ditulis untuk Kendari Ekspress yang dilaporkan oleh Ruslan dan Nuryadin Wartawan Koran Kendari Ekspress.

Oleh: samudrawasirih | 10 Juli 2008

ATLET DAYUNG SULTRA PERSEMBAHKAN EMAS

pada TC menghadapi PON XVII Samarinda, Atlet dayung pelajar binaan Dinas Pendidikaan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara istirahat latihan karena cuaca di Teluk Kendari, tempat pedayung berlatih bergelombang disertai angin kencang dan hujan.

Penangung jawab cabang dayung Sultra, Arifin L. Godo , mengatakan tidak ada masalah dengan cuaca buruk di Teluk Kendari karena materi latihan dialihkan ke latihan fisik di darat, begitu juga dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. H. Samudra Wasirih, M.Si menguatkan pernyataan Penanggungjawab Cabang Dayung Sultra. Latihan tetap berjalan, tetapi materinya diubah dengan latihan fisik dengan menggunakan alat. Dengan demikian, fisik dan stamina atlet tetap terjamin, ditambahkan  Arifin Godo.

Teluk Kendari yang menjadi arena latihan atlet dayung Sultra pada musim Barat cukup rawan, apalagi perahu yang digunakan sangat ringan sehingga ditiup angin pun dapat terbalik.

Pedayung Sultra dipersiapkan sejak dini karena persaingan memperebutkan medali emas sangat ketat pada PON XVII di Samarinda bertekad menyumbangkan medali emas.

Secara khusus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. H. Samudra Wasrih, M.Si  menjanjikan kepada atlet dayung yang menyumbangkan medali emas akan diberi hadiah langsung dari kantong pribadi sejumlah uang Rp. 5 juta rupaih. Janji ini menambah semangat atlet dayung sultra dalam berlaga di arena PON XVII dan sudah terbukti kemarin Atlet Dayung telah menyumbangkan medali emas dan langsung menerima hadiah dari Kadis P&K Prov.Sultra yang kebetulan ikutserta memberikan semangat para atlet Sultra termasuk Wakil Kadis P&K Prov.Sultra Drs. Tasma Taewa, M.Si.

Oleh: samudrawasirih | 10 Juli 2008

SILAT SULTRA SIAP BERTARUNG DI PON XVII SAMARINDA

PESILAT putri andalan Sulawesi Tenggara (Sultra), Alfana yang akan berlaga pada kelas E (65-70 Kg) bertekad menyumbangkan medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII 2008 di Samarinda, Kaltim.

“Keikut sertaan di PON XVII harus saya akhiri dengan medali emas. Pada PON yang akan datang kemungkinan saya tidak terpilih lagi,” kata pesilat nasional Alfana di Kendari.

Mewujudkan tekad meraih medali emas PON XVII, menurut Alfana banyak tantangan karena pesilat daerah lain juga berambisi meraih yang terbaik.

Pelatih silat Sultra, Alimin mengatakan, pengurus silat, pelatih dan pesilat siap berjuang mengukir prestasi di arena pesta olahraga nasional empat tahunan, PON XVII 2008.

“Alfana adalah atlet senior yang dapat memotivasi rekan-rekannya. Alfana berpeluang merebut medali emas PON,” kata Alimin.

Pada PON XVII, 6-17 Juli 2008 pesilat Sultra akan berlaga pada 10 nomor pertandingan dengan kekuatan 10 pesilat terbaik

Oleh: samudrawasirih | 7 Juli 2008

Sekolah Berstandar Internasional (SBI) di Kendari

http://mandikdasmen.aptisi3.org/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=11

Sekolah Berstandar Internasional (SBI) di Kendari cukup menjadi pionir di daerah-daerah khususnya untuk provinsi Sulawesi Tenggara untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Memang belum bisa dibandingkan oleh sekolah di DKI Jakarta, karena bukan saingannya. Di Kendari sendiri sudah merintis sekolah SBI SMP dan SMA.

Tapi secara keseluruhan terdapat perbandingan yang signifikan antara Sekolah SBI di daerah dengan yang berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, SBI sudah diterapkan selama 2 hingga 3 tahun yang lalu, dan telah memiliki akses pendidikan yang memadai dari segi Information and Communication Technology (ICT), juga sarana dan prasarana yang mendukung sekolah tersebut.

Penetapan sekolah SBI haruslah sesuai dengan undang-undang Sisdiknas/ UU nomor 20 Tahun 2003. Pasal 50 ayat 3 UU ini jelas-jelas mengamanatkan agar setiap pemerintah daerah mampu menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan bertaraf internasional. Kata ’’bertaraf internasional” merupakan langkah menuju sekolah yang berstandar internasional atau sekolah internasional yang sesungguhnya.

Persoalan yang muncul, kadang-kadang sekolah bertaraf internasional saat ini telah dituntut lebih sebagai sekolah global yang sesungguhnya. Sekolah yang diterapkan saat ini sebenarnya baru embrio sekolah internasional yang sebenarnya.

Oleh karena itu aktivitas sekolah rintisan yang selama ini banyak bermunculan di tanah air hendaknya dimaknai sebagai sekolah cikal bakal menuju sekolah internasional (SI) yang diharapkan kelak.

Penetapan sekolah SBI harus sesuai dengan ketentuan dan mempunyai recognize dalam prestasi diberbagai bidang dan memiliki sertifikat ISO manajemen mutu. “Untuk standar sekolah SBI di kota dan daerah tidak pandang bulu layak atau tidaknya, semuanya sama”, tuturnya.

Untuk tingkatan jenjang pendidikan menengah, SMK disini lebih maju bila dibandingkan dengan SMA yaitu dari segi peningkatan mutu sekolah. Walaupun dari segi kuantitas SMK masih terpaut jauh dibandingkan dengan SMA yaitu 83% untuk SMA dan 17% untuk SMK.

Perbandingan porsi sekolah ini masih jauh dari target yang diharapkan pemerintah provinsi yaitu 60% untuk SMA dan 40% untuk SMK. Sehingga banyak lulusan pendidikan menengah yang nantinya mempunyai ketrampilan tertentu dan siap kerja dibandingkan dengan lulusan SMA.

Seperti hal nya SMK 3 Negeri Kendari mengadakan ujian profesi di hotel terbaik di kota Kendari. Artinya ini ada kesadaran bahwa kemitraan sekolah dengan industri sudah ada. Sehingga ada ikatan kerjasama yang menguntungkan bagi sekolah dan industri.

SMK 3 Negeri Kendari telah mendapatkan sertifikasi ISO 9000:2001 tentang pengendalian mutu. Ini menjadi harapan bagi kota Kendari agar SMK 1 Negeri Kendari dapat bertaraf internasional.

SMP/MTs Mutunya Tidak Seperti SMA/SMK

Perkembangan pendidikan di Sulawesi Tenggara cukup baik, hanya saja untuk SMP/MTs memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan tahun 2007 yang masih belum cukup untuk target nasional.

“Ini merupakan pekerjaan rumah bagi Pemprov Sulawesi Tenggara agar di tahun 2009 APK Pendidikan sesuai dengan target nasional”. Hal ini terkait dengan beberapa kendala, yaitu akses pendidikan yang kurang merata pada setiap daerah khususnya daerah yang terpencil, dan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Banyaknya sekolah yang rusak menambah deretan kendala bagi perkembangan pendidikan di Sulawesi Tenggara. Sebanyak 49,5% sekolah rusak dan perlu perhatian bagi pemerintah kota untuk mengatasinya.

Untuk tingkat kelulusan Ujian Nasional tahun 2007 Provinsi sulawesi Tenggara sebesar 87,3%. Ini membuktikan bahwa lulusan cukup baik, hanya saja harus lebih ditingkatkan mutu pendidikannya sehingga lulusan mempunyai kualitas yang bagus.

Oleh: samudrawasirih | 7 Juli 2008

Pemberitahuan

Menangis...... ga ada NISN nya......

Menangis...... ga ada NISN nya......

Diberitahukan kepada seluruh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kota cq. Operator Dapodik (NISN, NPSN, NUPTK) agar :

1. Merampungkan NISN dan NPSN masing-masing jenjang, dan tidak ada lagi sekolah yang tidak memiliki NPSN dan tidak ada lagi siswa yang tidak memiliki NISN.
2. Bila masih ada sekolah yang belum memiliki NPSN dan Siswa belum memiliki NISN agar diupayakan pertengahan bulan Juli 2008 atau sebelum proses PSB selesai agar dituntaskan, hal ini penting dilakukan dalam tahap approve siswa.
3. Proses approve kelulusan siswa telah dilakukan tim Dapodik Pusat, dan proses uploader siswa baru dilakukan berdasarkan laporan penyaringan PSB dari sekolah dengan mengecek NISN siswa pada sekolah dituju masing-masing jenjang.
4. Data Excel uploader siswa baru pada masing-masing jenjang agar menyertakan NISN yang telah dimiliki oleh siswa bersangkutan.
5. Dihimbau kepada sekolah-sekolah agar proses mutasi keluar dan masuk diwajibkan siswa bersangkutan memiliki administrasi printout approve yang diproses pada web http://operator.jardiknas.org dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional setempat.
6. Administrasi approve dibuat rangkap dua, 1 lembar diberikan kepada siswa pindah keluar dan 1 lembar diarsipkan oleh operator Dapodik sebagai referensi pengecekkan dikemudian hari.
7. Koordinasi dan konsolidasi Dapodik dapat dilakukan di Subag. Penyusunan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara atau kepada mantan Konsultan ICT, dan dapat pula melalui milis dengan alamat dinaspendidikansultra@yahoogroups.com atau operator-dapodik@yahoogroups.com

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

<!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 82/PMK.01/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 42/PMK.01/2008 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Departemen Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008;

b.

bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Departemen Keuangan perlu disesuaikan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

3.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 42/PMK.01/2008 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan, diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (electronic government procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, yang meliputi pelelangan umum secara elektronik.

2.

E-Lelang Umum adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

3.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat LPSE, adalah pusat yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

4.

Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

5.

Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

6.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

7.

Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP, adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Gubernur/Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Departemen/Lembaga/ Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Pemerintah Daerah/Komisi/BI/ BHMN/BUMN/BUMD.

8.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

9.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

10.

Message Diggest 5, yang selanjutnya disingkat MD5, adalah suatu metodologi untuk memberi jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan ’sidik jari’ atau ’Hash Key’ dari dokumen-dokumen tersebut.

11.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

12.

User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik

13.

Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.

2.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)

Peraturan Menteri Keuangan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di lingkungan Departemen Keuangan.

(2)

Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan pedoman dalam melaksanakan pertukaran dokumen elektronik pada proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan melalui sarana elektronik (e-procurement) di lingkungan Departemen Keuangan.

3.

Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Pertukaran Dokumen Elektronik dalam rangka pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Departemen Keuangan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

Proses e-procurement di lingkungan Departemen Keuangan dilakukan melalui aplikasi http://www.lpse.depkeu.go.id.

2.

User ID dan Password seluruh pengguna sistem e-procurement di lingkungan Departemen Keuangan merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam e-procurement.

3.

User ID dan Password sebagaimana dimaksud pada angka 2 terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem e-procurement, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut.

4.

Autentikasi dokumen elektronik dalam pelaksanaan e-procurement menggunakan metodologi MD5 yang menghasilkan sidik jari atau hash key yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik.

5.

Dalam hal penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan pernyataan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem e-procurement berdasarkan hash key yang dihasilkan dari metodologi MD5 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, maka penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik.

6.

Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat diperlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Mei 2008

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Tahun Pelajaran 2007/2008 akan dilaksanakan dalam dua periode. Ujian periode I untuk program Paket C dilaksanakan pada 24-27 Juni 2008, sedangkan untuk Paket A dan Paket B pada 1-3 Juli 2008.  Ujian Periode II untuk program paket C diselenggarakan pada 11-14 November 2008,sedangkan untuk Paket A dan Paket B pada 18-20 November 2008. Mulai 2008 UNPK diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PNFI) Depdiknas Hamid Muhammad saat memberikan keterangan pers di Gerai Informasi dan Media, Depdiknas, Jakarta, Senin (9/06/2008).

Hadir pada acara Koordinator UNPK-BSNP Yunan Yusuf, Sekretaris UNPK-BSNP Suharsono, Direktur Pendidikan Kesetaraan Ditjen PNFI Depdiknas Ella Yulaelawati, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan (Ka Puspendik Balitbang) Depdiknas Burhanuddin Tolla, dan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Departemen Agama Amin Haedari.

Hamid mengatakan, pemerintah tidak menetapkan target kelulusan UNPK, tetapi akan memantau efektivitas proses pembelajaran pada program Paket A, Paket B, dan Paket C. Pemerintah, kata dia, juga akan melakukan antisipasi terhadap peningkatan jumlah peserta UNPK tahun 2008. Menurutnya, hal ini dilakukan bukan semata-mata disebabkan karena dari banyaknya siswa yang tidak lulus pada UN formal. “Tetapi juga karena program Paket A, B, dan C reguler, serta homeschooling yang setiap tahun berjumlah sangat signifikan,” katanya.

Hamid menyebutkan, jumlah kelulusan peserta UNPK 2007 Paket A 79,1 persen, Paket B 86,84 persen, Paket C IPS 76,32 persen, dan Paket C IPA 72,66 persen. Sementara jumlah peserta UNPK 2007 kontribusi dari yang tidak lulus UN formal untuk Paket B 60 persen dan Paket C 42 persen.

Yunan menjelaskan, peserta UNPK terdiri atas tiga jenis yakni, peserta reguler dari masyarakat belajar pendidikan kesetaraan, peserta belajar mandiri atau pada homeschooling, dan peserta dari siswa yang tidak lulus pada UN formal.

Yunan mengatakan, khusus untuk peserta dari siswa yang tidak lulus UN formal pada jenjang SMK tidak diperbolehkan mengikuti UNPK. Hal ini, kata dia, disebabkan karena pada Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tidak menyebutkan bahwa SMK boleh mengikuti UNPK. Selain itu, kata dia, ada mata pelajaran yang diujikan di UNPK, tetapi tidak dipelajari di SMK. “Kita tegaskan betul untuk SMK tidak boleh lagi mengikuti UNPK,” katanya.

Yunan menyebutkan, materi yang diujikan untuk program Paket A meliputi lima mata pelajaran yakni Pendidikan Kewarganegaraan, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Untuk program Paket B materinya meliputi enam mata pelajaran yakni, Pendidikan Kewarganegaraan, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.

Sementara, lanjut Yunan, untuk program Paket C bidang IPS akan mengujikan tujuh mata pelajaran yakni,  Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, Sosiologi, Geografi, Bahasa Indonesia, Ekonomi, dan Matematika. Selanjutnya, pada program Paket C bidang IPA akan mengujikan tujuh mata pelajaran yakni, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, Biologi, Kimia, Fisika, Bahasa Indonesia, dan Matematika.

Yunan menyampaikan, peserta UNPK dinyatakan lulus apabila memiliki nilai rata-rata minimal 5,25 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan dengan tidak ada nilai di bawah  4,25 atau memiliki nilai 4,00  pada salah satu mata pelajaran dengan nilai pada mata pelajaran lainnya minimal 6,00. “Peserta UNPK yang dinyatakan belum lulus dapat mengikuti UNPK periode berikutnya,” ujarnya.

Yunan menambahkan, bagi peserta UNPK yang pernah mengikuti UNPK Paket A, Paket B, dan Paket C pada periode sebelumnya dan dinyatakan belum lulus, maka nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari mata pelajaran yang sama. “Jadi kalau dia mengulang pada bulan November, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang tertinggi ketika dia mengikuti ujian yang kedua itu,” katanya.

Burhanuddin menyebutkan, peserta UNPK Paket A sebanyak 58.833 orang, Paket B sebanyak 235.016 orang, dan Paket C IPA dan IPS sebanyak 224.595 orang. Adapun biaya penyelenggaraan UNPK disediakan oleh pemerintah. Untuk Paket C total sebanyak Rp.97.000,00 per siswa. “Artinya mungkin berbeda antara di Jakarta Rp.50.000, sedangkan di Maluku Utara lebih mahal, tapi rata-rata sekian,” katanya.

Amin mengatakan, di lingkungan pondok pesantran banyak santri yang tidak mengikuti pendidikan formal, tetapi mengikuti Pendidikan Kesetaraan. Dia menyebutkan, jumlah institusi yang ikut UNPK sebanyak 620 pondok pesantren tersebar di 178 kabupaten/kota. Adapun jumlah peserta UNPK  2008 di bawah naungan Departemen Agama sebanyak 37.597 orang terdiri atas peserta Paket C 26.493 orang, Paket B 8.276 orang, dan Paket A 2.828 orang.***

Sumber: Pers Depdiknas

Older Posts »

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.